Robinson Napitupulu Tegaskan Tuduhan Ijazah Palsu terhadap Jokowi dan Gibran Tidak Berdasar

NUSSAFAKTA.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Umum BP Lansia Pusat, Robinson Napitupulu, menegaskan bahwa dirinya sejak awal tidak percaya terhadap tudingan yang menyebut ijazah pendidikan formal Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka palsu. Menurutnya, tuduhan tersebut merupakan fitnah yang tidak didasarkan pada fakta dan data yang sahih.

“Isu itu hanya dilandasi rasa iri, sentimen pribadi, dan sakit hati politik. Tidak ada dasar hukum maupun bukti akademik yang membenarkan tudingan tersebut,” ujar Robinson dalam keterangannya kepada awak media.

Ia menilai, dinamika politik kerap diwarnai persaingan yang tidak sehat, di mana ambisi pribadi dapat berubah menjadi serangan terhadap karakter dan reputasi seseorang. Robinson menyebut, perasaan tidak puas karena gagal meraih jabatan atau tidak mendapatkan posisi tertentu dalam pemerintahan sering kali menjadi pemicu munculnya berbagai tudingan negatif.

Menurut Robinson, Presiden Joko Widodo adalah sosok pemimpin yang telah melalui proses demokrasi secara sah dan konstitusional. Ia juga mengingatkan bahwa dalam berbagai kesempatan, almarhum Prof. Dr. Suhardiman, pendiri SOKSI dan Golkar, pernah menyampaikan pandangannya tentang lahirnya pemimpin rakyat yang sederhana dan dipilih oleh kehendak Tuhan, jauh sebelum era Reformasi.

Robinson menekankan bahwa perbedaan politik seharusnya tidak diiringi dengan penyebaran isu yang berpotensi memecah belah masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga etika berpolitik serta mengedepankan adu gagasan, bukan adu fitnah.

“Bangsa ini membutuhkan stabilitas, persatuan, dan energi positif untuk membangun. Jangan sampai isu-isu yang tidak berdasar justru memperkeruh suasana dan merusak kepercayaan publik,” tegasnya.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan politik serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya.

Robinson menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan bangsa dan tetap berpegang pada nilai-nilai demokrasi serta konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.